Wakeupid.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, pada Jumat 12 Juni 2026. Lima tuntutan dari mahasiswa kepada pemerintah menjadi agenda aksi demontrasi.
Aksi ini digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas Univeristas Indonesia (UI), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan lima tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi seluruh BEM fakultas di lingkungan UI.
“Jadi ada lima pokok tuntutan kami besok. Sudah dirangkum berdasarkan konsolidasi BEM seluruh fakultas di UI,” ujar Dimas, seperti dikutip kompas, Kamis (11/6/2026).
Menurut Dimas, aksi tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan tidak terafiliasi dengan kelompok tertentu. “Tidak menutup atau memberikan batasan. Di samping itu kita tidak tergabung atau terafiliasi dengan massa mana pun,” katanya.
5 Tuntutan Demo BEM UI
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah, yaitu:
- Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menghentikan militerisme di ranah sipil.
- Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.
Kelima tuntutan tersebut menjadi materi utama yang akan disampaikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa. Tuntutan itu dirumuskan melihat masalah ekonomi dan demokrasi saat ini di Indonesia.
Menurut Yatalathof Ma’shum Imawan, selaku Ketua BEM UI, mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara kaya. Namun, rakyat tidak kunjung sejahtera. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bahkan runtuh. Kebijakan pemerintah justru memperkuat keruntuhan itu.
“Kebijakan fiskal bocor, independensi BI direnggut. Tak lupa komunikasi dari pemerintah kepada publik justru jauh dari kata layak,” kata Athof, seperti dikutip tempo.co.
Athof menilai pemerintah menolak kondisi yang ada. Pemerintah, kata dia mendegradasi perjuangan serta kritik yang digaungkan oleh rakyat.
“Aparat negara juga digunakan sebagai alat untuk membungkam mereka yang bersuara,” kata dia.
