Wakeupid.com – Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, justru menuai banyak masalah.
Saat menghadiri audiensi oleh Komisi IX pada Senin 22 September lalu, ia menyebutkan bahwa pada pelaksanaan program MBG ini banyak masalah terjadi hingga membahayakan masa depan pendidikan di Indonesia.
“Sebelum kedatangan MBG sektor pendidikan kita itu banyak sekali masalah. Kedatangan MBG membuat masalah plus-plus,” ungkapnya seperti dikutip pada YouTube Channel TVR Parlemen.
Menurut Ubaid, setidaknya terdapat tujuh poin persoalan dalam pelaksanaan program MBG yang sudah berjalan dan perlu perhatian serta evaluasi dari pemerintah.
“Pertama, guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali. Tiba-tiba kedatangan menu yang banyak. Lalu guru suruh ngitung nampannya ada berapa? Nampannya ada berapa? Lalu didistribusikan. Nanti kalau ada yang hilang suruh ganti gurunya itu, sekolahnya gitu,” jelasnya.
Kedua, terdapat konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG. Ubaid mengatakan banyak laporan keterlibatan oknum tim sukses, pejabat pemerintah, dan anggota dewan dalam pengelolaan jalannya dapur MBG.
“Sementara UMKM yang di sekitaran sekolah, banyak yang gulung tikar,” tambahnya.
Ketiga, pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, tidak dilibatkan dalam pengawasan distribusi, pemantauan dan keamanan pangan.
Keempat, Badan Gizi Nasional (BGN) pusat yang seharusnya bertanggung jawab justru gagal menjamin akuntabilitas. BGN membuat aturan yang membungkam pihak sekolah agar tidak melapor ke publik bila terjadi masalah.
“Ada MoU yang isinya aneh-aneh, ngga boleh lapor ke media dan share ke publik. Kalau keracunan ditanggung sendiri dan kalau ada yang hilang ditanggung guru,” tambahnya.
Kelima, standar gizi makanan MBG dinilai jauh dari harapan. Porsi kecil, kalori rendah, serta variasi menu yang tidak sesuai kebutuhan anak membuat tujuan awal program, yakni meningkatkan gizi, justru tidak tercapai.
Keenam, hak dan nyawa anak terancam. Ubaid menilai, pemerintah lewat BGN perlu adanya evaluasi secara serius terkait banyaknya korban keracunan akibat program MBG di sekolah-sekolah.
Ketujuh, pengawasan program, evaluasi dan perencanaan serta quality control tidak melibatkan masyarakat sipil.
“Kami tidak dilibatkan sama sekali, sehingga kami hanya dianggap outsider dalam sistem yang diinisiasi oleh BGN,” ungkapnya.
