Wakeup.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menjawab Tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh berbagai kalangan dengan mengeluarkan enam poin keputusan yang telah disepakati oleh fraksi-fraksi partai politik di DPR RI.
Jawaban tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad konferensi pers di Gedung DPR pada Jumat 5 September 2025. Dia mengatakan bahwa respons ini sebagai bentuk transparansi DPR untuk mengevaluasi secara menyeluruh.
“Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025,” kata Dasco, seperti dikutip Antaranews.com.
Enam poin keputusan tersebut yaitu, pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
Poin kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undang kenegaraan.
Lalu yang ketiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan; daya listrik, biaya jasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.
Poin keempat, Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.
Poin yang kelima, Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa Anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI dimaksud.
Terakhir, poin keenam, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
Baca juga: Respons Pemerintah Tentang Desakan 17+8 Tuntutan Rakyat
