Wakeup.id – Tuntutan tersebut muncul setelah serangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah. Salah satu tuntutan massa aksi adalah memprotes kenaikan gaji dan tunjangan DPR di tengah kenaikan pajak, efisiensi, dan isu-isu lainnya.
Tuntutan itu muncul setelah diskusi online yang dilakukan beberapa influencer seperti Jerome Polin, Cheryl Marcella, Salsa Erwina Hutagalung, Andovi Dalopez, Abigail Limuria, Fathia Izzati Malaka, dan Andhyta F Utami.
Mereka merangkum tuntutan dari berbagai organisasi dan suara rakyat yang kemudian menghasilkan “17+8 Tuntutan Rakyat”. Tuntutan ini berasal dari berbagai organisasi seperti YLBHI yang menghimpun aspirasi dari 211 organisasi masyarakat sipil, siaran pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, dan Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.
Selain dari organisasi, mereka juga memasukkan tuntutan demo buruh pada 28 Agustus 2025 dan 12 tuntutan rakyat menuju reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org.
Berikut isi 17+8 Tuntutan Rakyat berdasarkan tenggat waktunya:
17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu (batas akhir 5 September 2025):
Tugas Presiden Prabowo:
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas DPR:
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
- Publikasikan transparansi anggaran terkait gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
- Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk yang diselidiki melalui KPK.
Tugas ketua umum partai politik:
- Pecat atau jatuhkan sanksi tegas pada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
Tugas Polri:
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Hentikan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan serta melanggar hukum.
Tugas TNI:
- Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Tugas kementerian sektor ekonomi:
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja.
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (batas akhir 31 Agustus 2026):
- Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, termasuk mengaudit anggota, meningkatkan syarat anggota, tetapkan KPI untuk evaluasi kerja, dan menghapus perlakuan istimewa.
- Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif dengan mempublikasikan laporan keuangan dan memastikan berfungsinya peran oposisi.
- Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
- Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis.
- TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, seperti PSN, UU Cipta Kerja, serta tata kelola Danantara.
Baca juga: https://wakeupid.com/pakar-ekonom-sarankan-pemerintah-turuti-tuntutan-para-demonstran/
